PADANG — Pengelolaan kawasan wisata Taman Muaro Batang Arau, Kota Padang, menuai kritik dari Aliansi UMKM Kota Tua Padang. Mereka mempertanyakan dugaan ketimpangan perlakuan antara pelaku UMKM lokal dengan keberadaan booth atau kontainer usaha yang pengadaannya tercatat bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi kegiatan yang dipublikasikan melalui PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Booth Ekraf Kota Padang tercatat memiliki anggaran Pokir sebesar Rp340 juta atas nama Nanda Satria.
Rinciannya mencakup pengadaan dua unit booth senilai Rp317.490.600, delapan kursi sebesar Rp2.664.000, tiga meja lipat portabel sebesar Rp2.955.000, serta biaya perjalanan koordinasi sebesar Rp15 juta.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa booth, kursi, dan meja ditempatkan pada Pengelola Kota Tua Padang dengan lokasi yang dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Kota Tua Padang.
Namun, keberadaan fasilitas tersebut kini memunculkan pertanyaan dari pelaku UMKM lainnya.
Perwakilan Aliansi UMKM Kota Tua Padang berinisial AR (31) menyampaikan keluhan mengenai dugaan ketidakadilan dalam penataan kawasan Muaro Batang Arau.
Persoalan yang dipertanyakan adalah mengapa UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut justru dilarang berjualan, sementara booth yang berada di kawasan taman yang sama diperbolehkan menjalankan aktivitas usaha.
“Kalau memang kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas UMKM, mengapa booth yang berada di lokasi yang sama justru diperbolehkan berusaha? Apa dasar aturan yang membedakan keduanya?” demikian persoalan yang disampaikan perwakilan Aliansi UMKM.
Dinas Pariwisata dan Satpol PP Belum Memberikan Kepastian
AR juga mengeluhkan belum adanya kejelasan dari Dinas Pariwisata Kota Padang mengenai kelanjutan aktivitas UMKM Muaro Batang Arau setelah persoalan tersebut disampaikan kepada pihak terkait.
Menurutnya, pihak UMKM membutuhkan jawaban konkret mengenai kelanjutan aktivitas usaha, mekanisme penataan, serta solusi yang disiapkan pemerintah.
Persoalan ketimpangan antara keberadaan booth dan UMKM juga telah dipertanyakan kepada Dinas Pariwisata maupun Satpol PP. Namun, menurut keterangan AR, belum ada jawaban yang memberikan kepastian.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan penataan kawasan wisata.
Pokir Nanda Satria Rp340 Juta, Bagaimana Mekanisme Pemanfaatannya?
Aliansi UMKM mempertanyakan bagaimana mekanisme pemanfaatan dua unit booth yang pengadaannya tercatat melalui Pokir Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria.
Apakah fasilitas tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan UMKM? Jika kemudian dimanfaatkan melalui mekanisme penyewaan, apa dasar hukum dan aturan pengelolaannya?
Publik juga berhak mengetahui siapa yang berwenang menentukan pengguna booth, bagaimana mekanisme penetapan tarif, serta ke mana hasil penerimaan pemanfaatan fasilitas tersebut disetorkan.
Terlebih, terdapat informasi mengenai tarif sewa booth yang disebut mencapai Rp15 juta per tahun. Informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak pengelola dan pemerintah daerah.
Aliansi UMKM menilai transparansi sangat diperlukan agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya.
Ketua DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar Diminta Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Aliansi UMKM Kota Tua Padang meminta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turun tangan.
Ketua DPRD Sumbar diminta menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong keterbukaan mengenai pengadaan booth melalui Pokir Nanda Satria.
Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta memberikan penjelasan mengenai status aset, tujuan pengadaan, serta mekanisme pemanfaatan fasilitas tersebut.
Aliansi UMKM juga meminta Nanda Satria memberikan penjelasan mengenai tujuan awal program Booth Ekraf dan bagaimana fasilitas tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif serta UMKM lokal.
Jangan sampai fasilitas yang dirancang untuk mendukung ekonomi masyarakat justru menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan kesempatan berusaha.
Jangan Sampai UMKM Hanya Menjadi Slogan Pemberdayaan
Penataan kawasan wisata memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Namun, kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan memiliki dasar aturan yang jelas.
Pemerintah tidak boleh mengabaikan nasib pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan Muaro Batang Arau.
AR berharap segera dilakukan audiensi yang melibatkan Ketua DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, Pemerintah Kota Padang, Dinas Pariwisata, Satpol PP, serta Badan Pengelola Kota Tua Padang.
Ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka:
1. Mengapa UMKM Muaro Batang Arau dilarang berjualan sementara booth di kawasan yang sama diperbolehkan beroperasi?
2. Apa dasar hukum perbedaan perlakuan tersebut?
3. Bagaimana status aset dan mekanisme pemanfaatan dua unit booth dari Pokir Nanda Satria senilai Rp340 juta?
4. Jika booth disewakan, siapa yang menetapkan tarif dan ke mana penerimaan sewanya disetorkan?
5. Apa solusi konkret pemerintah bagi UMKM Muaro Batang Arau?
Jangan biarkan pelaku UMKM terus menunggu tanpa kepastian. Anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara kebijakan penataan kawasan harus memberikan keadilan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
Editor : Lobe Sanusi Pulungan











