PADANG, MATA-AKTIVIS.COM – Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, dengan tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Padang yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan serta merealisasikan visi, misi, dan program unggulan Pemerintah Kota Padang.
Fadly menegaskan, Pemko Padang berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan memprioritaskan sektor infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kawasan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, di antaranya Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, kawasan pinggir pantai, serta sektor gastronomi yang dapat menjadi penggerak ekonomi dan daya tarik Kota Padang.
“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” tegasnya.
Selain pembahasan APBD 2027, dalam rapat paripurna tersebut Pemko Padang juga menyampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sebanyak 19 Ranperda.
Usulan tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru yang dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Adapun tiga Ranperda rutin meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara itu, 13 Ranperda lanjutan mencakup sejumlah regulasi strategis, di antaranya tentang Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.
Sedangkan tiga Ranperda baru yang diusulkan yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Fadly berharap penyusunan kebijakan anggaran dan pembentukan produk hukum daerah dapat berjalan optimal, sehingga seluruh program pembangunan memiliki landasan regulasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” ungkapnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub dan Jupri, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kota Padang, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi terkait.
Dengan disepakatinya APBD Tahun Anggaran 2027 dan disampaikannya usulan Propemperda 2027, diharapkan sinergi antara Pemko dan DPRD Kota Padang semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah, memperluas peluang pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(Fh.Mata-aktivis.com)











