PADANG, MATA-AKTIVIS.COM — Seorang guru berinisial S (40) di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, menyampaikan keresahan terkait dugaan kewajiban membeli seragam khusus untuk peringatan Hari Guru Nasional (HGN). Selain harga seragam yang dinilai memberatkan, sumber juga mempertanyakan iuran kegiatan HGN sebesar Rp10.000 per guru, di tengah pemotongan iuran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setiap bulan dari gaji mereka(01/11/26).
S (40) menyampaikan keluhan tersebut kepada redaksi dengan meminta identitas lengkapnya dirahasiakan demi menjaga privasi dan kenyamanan di lingkungan kerja.
Menurut keterangannya, para guru diminta membeli seragam khusus untuk digunakan pada peringatan Hari Guru. Harga yang disebutkan mencapai Rp110.000 untuk seragam lengan pendek dan Rp130.000 untuk seragam lengan panjang.
Sumber mengaku telah membandingkan harga seragam tersebut dengan produk yang tersedia di toko daring. Berdasarkan pengamatannya, seragam dengan model dan penyesuaian nama yang disebut serupa dapat ditemukan dengan harga sekitar Rp70.000 hingga Rp85.000, termasuk layanan penambahan nama gratis.
Perbedaan harga tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, mekanisme pengadaan, serta apakah pembelian seragam tersebut benar-benar bersifat wajib bagi seluruh guru.
“Jujur, ini sudah terlalu zalim. Kami melihat di online shop dengan model dan custom nama gratis sekitar Rp70 ribu sampai Rp85 ribu,” ungkap S (40).
Iuran HGN dan Potongan PGRI Turut Dipertanyakan
Selain persoalan seragam, S (40) juga menyampaikan adanya iuran sebesar Rp10.000 per guru untuk kegiatan HGN yang disebut akan dilaksanakan pada 2 November 2026.
Menurut sumber, para guru selama ini juga telah membayar iuran PGRI melalui pemotongan gaji setiap bulan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan iuran, manfaat yang diterima anggota, serta peran organisasi dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi guru.
“Padahal kami selalu dipotong gaji untuk iuran PGRI setiap bulannya. Saya pun heran apa kontribusi PGRI kepada kami guru-guru ini. Ketika ada masalah, mereka hanya diam,” tuturnya.
Sumber berharap persoalan yang disampaikan tidak dianggap sebagai keluhan pribadi semata, melainkan menjadi perhatian bersama terhadap kondisi tenaga pendidik yang merasa terbebani oleh pengeluaran tambahan.
“Jujur, saya sudah muak dengan ini semua, di tengah negara dan pemerintah yang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
